Oleh: Hesti Tumangke
Launching hasil kajian kebijakan AIDS ini mengambil bagian klaster paralel diskusi oleh Pokja Kebijakan AIDS pada forum nasional jaringan peneliti Kebijakan dan Kesehatan Indonesia ke-5 pada 24 September 2014. Hasil Kajian Kebijakan AIDS di Indonesia oleh PKMK FK UGM merupakan langkah untuk memetakan upaya penanggulangan AIDS selama 25 tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan di lima Kabupaten/Kota sebagai fokus area yakni Sumatera Utara, Surabaya, Bali, Makasar dan Papua. Muhammad Suharni, MA mempresentasikan hasil kajian dengan pembahas oleh Prof. Dr. Irwanto (Atmajaya), Dr. Irwan Julianto (Wartawan Senior Kompas), dr. Nadia Tarmizi, M.Epid dari Subdit Kemenkes dan Irawati Atmokusumo, MPP dari KPAN.
Oleh: Juliandi Harahap
Pada hari kedua Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2014 diselenggarakan sesi paralel dari Pokja Kebijakan HIV/AIDS, dengan tema Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 2015-2019. Dr. Suriadi Gunawan, MPH mewakili Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyampaikan materi dengan judul “Strategi dan Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia”. Para pembahas materi tersebut, terdiri dari Setia Perdana dari GWL-Ina, Aldo Napitupulu dari OPSI, Dr. Trijoko Yudopuspito MSc.PH dari Subdit AIDS Kemenkes dan Hersumpana, MA dari PKMK FK UGM.
Pengantar Minggu ke-38 Tahun 2014
Tahun ini merupakan tahun ke-5 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) menyelenggarakan forum nasional. Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Panitia pada tahun ini menentukan tema "MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN JKN DI TAHUN 2014: KENDALA, MANFAAT DAN HARAPANNYA". Dengan sub tema: "Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan dalam Pencapaian MDG 4, 5 dan 6". Forum akan dilaksanakan pada tanggal 24—25 September 2014 bertempat di The Trans Luxury Hotel, Bandung Jl. Gatot Subroto 289 Bandung.

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat strategis bagi penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Pertama, tahun depan merupakan awal pemerintahan baru yang memiliki visi dan misi kesehatan yang berbeda dengan pemerintahan yang saat ini. Kedua, tahun ini juga merupakan awal dari pelaksanaan Rencana Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 2014-2019. Ketiga, tahun 2015 merupakan tahun awal untuk pelaksanaan model pendanaan program penanggulangan AIDS yang baru. Adanya perubahan-perubahan ini menuntut kita untuk selalu memantau dan mengawal pelaksanaan program penanggulangan AIDS agar semakin mampu untuk merealisasikan tujuan dari penanggulangan AIDS itu sendiri yaitu menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; meniadakan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS (ODHA); meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat (Permenkes No. 21 tahun 2013).
Sebagai tahap awal dari serangkaian penelitian Kebijakan dan Program HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia, PKMK FK UGM melakukan kajian dokumen (Desk Review) yang terkait dengan kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia. Secara garis besar, kajian dokumen ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan dan program HIV & AIDS di Indonesia secara historis baik di level nasional maupun sub- nasional. Data yang dikumpulkan mencakup peristiwa-peristiwa historis terkait dengan HIV & AIDS di Indonesia; kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai HIV & AIDS yang sedang diimplementasikan saat ini pada level nasional dan level kabupaten / kota terpilih di lima provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Papua Barat dan Jawa Timur); program-program HIV & AIDS yang ada (program pencegahan, Perawatan, Dukungan dan Pengobatan dan mitigasi dampak). Hasil dari kajian dokumen ini, diharapkan selain menjadi dokumentasi dinamika kebijakan dan program HIV dan AIDS di Indonesia dan juga dapat menjadi landasan dalam pengembangan penelitian pada tahap-tahap berikutnya.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia