Pendahuluan:

Isi strategi dan rencana aksi nasional penanggulangan HIV dan AIDS ini mengacu ke arah kebijakan yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014. Strategi dan rencana aksi ini disusun untuk menjadi acuan semua sektor, baik pemerintah, non pemerintah maupun mitra kerja internasional untuk mengembangkan program yang lebih teknis. Bagi daerah menjadi acuan penyusunan rencana aksi masing-masing daerah sebagai dasar penyusunan RAPBD. Dokumen ini juga menjadi instrumen untuk mobilisasi dana di tingkat nasional dan internasional.

Situasi epidemi dan penanggulangan HIV dan AIDS:

Indonesia telah memasuki epidemi terkonsentrasi. Surveilans Terpadu HIV dan Perilaku (STHP, Populasi Kunci, 2007) menunjukkan prevalensi HIV pada populasi kunci: WPS langsung 10,4%; WPS tidak langsung 4,6%; waria 24,4%; pelanggan WPS 0,8%; lelaki seks dengan lelaki (LSL) 5,2%; pengguna napza suntik 52,4%. Di provinsi Papua dan Papua Barat terdapat pergerakan ke arah generalized epidemic dengan prevalensi HIV sebesar 2,4% pada penduduk 15-49 tahun (STHP, Penduduk Papua, 2007).

Kecenderungan epidemi HIV ke depan menggambarkan perubahan penularan HIV, dimana selain populasi kunci yang sudah ditangani selama ini, penting pula memperhatikan peningkatan infeksi HIV pada LSL.

Perpres nomor 75 tahun 2006 menandai terjadinya intensifikasi penanggulangan AIDS. Keanggotaan KPA Nasional diperluas dengan mengikutsertakan masyarakat sipil. Dalam Perpres tersebut KPA Nasional diketuai oleh Menko Kesra, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai sekretaris purna waktu. Pada tahun 2006 dimulai penguatan sekretariat KPA di 100 kabupaten dan kota prioritas dan pada tahun 2007 penguatan sekretariat di 33 provinsi.

Perkembangan kebijakan-kebijakan yang terjadi mendorong berkembangnya berbagai layanan pencegahan, serta perawatan, dukungan dan pengobatan. Cakupan program meningkat, namun ternyata masih ada kesenjangan yang besar untuk mencapai target universal access. Dengan adanya dukungan dana tambahan baik di tingkat pusat maupun daerah dan bantuan mitra internasional seperti Global Fund Ronde 8, tampaknya universal access diharapkan akan dapat dicapai sekalipun setelah tahun 2010.

Perkembangan efektifitas program belum memadai, dimana penggunaan kondom pada populasi kunci sampai dengan tahun 2007 dibandingkan angka tahun 2002 belum mengalami peningkatan bermakna. Dari tahun 2004 sampai dengan 2007 perilaku berbagi alat suntik diantara kelompok penasun sudah menurun. Dampak layanan ART bermakna menurunkan angka kematian dari 46% pada tahun 2006 menjadi 17% pada tahun 2008.

Proporsi pendanaan domestik dibandingkan dengan dana bantuan luar negeri secara berangsur meningkat. Jika dibandingkan anggaran tahun 2006 dan 2008, terdapat peningkatan pendanaan domestik cukup signifikan yaitu dari 22% menjadi 39%. Pada tahun 2006, anggaran untuk penanggulangan HIV dan AIDS adalah sebesar 105 milyar rupiah, kemudian pada tahun 2008 mencapai 542 milyar rupiah.

Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut: Cakupan dan efektifitas program untuk mencapai universal access belum memadai; keberlangsungan program belum dapat dipastikan; sistem layanan kesehatan dan komunitas masih lemah; masih perlu peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik; serta masih perlu peningkatan lingkungan yang kondusif.

Strategi penanggulangan HIV dan AIDS:

Strategi ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat, agar individu dan masyarakat menjadi produktif dan bermanfaat untuk pembangunan. Skenario strategi dan rencana aksi ini pada tahun 2014 adalah bahwa 80% populasi kunci terjangkau oleh program yang efektif dan 60% populasi kunci berperilaku aman. Strategi yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan
• Meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan
• Mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan akses program mitigasi sosial.
• Penguatan kemitraan, sistem kesehatan dan masyarakat.
• Meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber daya di semua tingkat.
• Mengembangkan intervensi struktural.
• Penerapan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data.

Rencana aksi (area dan fokus geografis):

Kerangka program terdiri dari empat area yaitu 1) Pencegahan, 2) Perawatan, dukungan dan pengobatan, 3) Program mitigasi dampak, dan 4) Program peningkatan lingkungan yang kondusif.

Fokus Geografis: Berdasarkan kriteria risiko penularan HIV, beban penyakit HIV dan AIDS dan kondisi program respons sampai saat ini, terpilih 137 kabupaten dan kota atau 31% dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di seluruh provinsi (33) di Indonesia. Dengan fokus geografis ini diperkirakan program dapat menjangkau 94% penasun (205.860 orang), 92% WPS (203.300 orang) dan 85% ODHA (164.000 orang).

Penyelenggaraan rencana aksi: Penyelenggaraan dilakukan melalui mekanisme kepemimpinan yang tangguh, koordinasi penyelenggaraan, kemitraan, peran aktif kelompok-kelompok masyarakat dan mobilisasi sumber daya, dan dengan menganut prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik.

Kebutuhan dan mobilisasi sumber daya: SDM untuk penanggulangan HIV dan AIDS meliputi tenaga-tenaga tingkat lapangan (pendidik sebaya, petugas penjangkau, supervisor program lapangan, manajer program tingkat lapangan), tingkat layanan (petugas konselor, dokter spesialis, dokter umum, petugas laboratorium, perawat, petugas administrasi, ahli gizi, bidan, manajer kasus) dan tenaga tingkat manajemen di kabupaten dan kota (pengelola program, petugas monev/surveilans, pengelola administrasi keuangan, sekretaris/manajer). Telah dihitung jumlah yang dibutuhkan untuk setiap jenis tenaga. Mobilisasi SDM dilakukan melalui rekrutmen tenaga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga, pengembangan kapasitas pelatihan dan bantuan teknis.

Kebutuhan dana untuk melaksanakan rencana aksi 2010-2014 diperkirakan sebesar Rp. 10,3 triliun atau setara dengan 1,1 milyar US Dolar. Dana tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan empat fokus area program, yaitu (1) pencegahan (57%), (2) perawatan, dukungan dan pengobatan (28%), (3) mitigasi dampak (2%), dan (4) pengembangan lingkungan yang kondusif (13%). Kegiatan program difokuskan pada program yang efektif dan dilaksanakan di 137 kabupaten dan kota, dimana lebih dari 80% populasi kunci berada.

Telah dihitung pula jumlah kebutuhan prasarana pencegahan, perawatan dan pengobatan, yang meliputi outlet kondom, layanan VCT, layanan IMS, layanan CST, layanan PMTCT, layanan alat suntik steril, dan layanan PTRM.

Monitoring dan evaluasi:

Indikator kinerja program penanggulangan AIDS yang utama terdiri dari coverage, effectiveness dan sustainability.

Diharapkan pada akhir tahun 2014 cakupan program sudah mencapai sesedikitnya 80% populasi kunci. Bagi WBP dan Penasun angka ini dicapai pada 2011, bagi WPS pada 2012, bagi LSL dan Pelanggan pada 2014.

Diharapkan pada tahun 2014 perilaku aman sudah dijalankan oleh sedikitnya 60% populasi kunci. Perilaku aman populasi kunci, baik mengenai perilaku pencegahan maupun pengobatan, merupakan satu wujud penting dari efektifitas program. Diharapkan pada akhir tahun 2014, 60% populasi kunci yang berperilaku seksual berisiko sudah menggunakan kondom secara konsisten, 60% Penasun sudah tidak bertukar alat suntik secara konsisten, begitu pula 60% ODHA yang membutuhkan sudah menggunakan ARV secara berkesinambungan.

Diharapkan pada akhir tahun 2014, kebutuhan pendanaan program HIV dan AIDS sudah terpenuhi dan 70% bersumber dari dalam negeri. Ketersediaan dana program merupakan salah satu indikator untuk menjamin terjadinya keberlangsungan program.

Penutup:

Dokumen ini dihasilkan melalui siklus perencanaan. Secara berkala pelak- sanaannya dinilai, antara lain melalui kajian tahunan dan kajian tengah periode. Temuan- temuan yang diperoleh akan digunakan untuk perbaikan program dan perencanaan berikutnya.