Sofia Gruskin et al.

Abstrak

Pengantar: Perhatian terhadap dampak negatif kendala-kendala struktural pada upaya penganggulangan HIV meningkat. Pengkajian kebijakan dan kondisi hukum nasional dengan  memperhatikan komitmen negara terhadap hak asasi international adalah sarana menilai dan memberikan fokus untuk mengatasi kendala-kendala upaya penanggulangan HIV yang efektif.

Metode: Data kebijakan dan hukum dari 171 negara yang dilaporan berdasarkan pernyataan komitmen Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB (UNGASS) 2001 tentang HIV dan AIDS dianalisis untuk menilai perhatian terhadap hak asasi manusia pada hukum nasional dan kebijakan yang relevan dengan kesehatan dan hak populasi kunci seperti IDU, MSM, dan pekerja seks.

Hasil: 78 pemerintah dan masyarakat sipil di 106 negara melaporkan keberadaan hukum dan peraturan-peraturan yang menyampaikan kendala-kendala untuk mengakses layanan HIV pada populasi kunci.  Hukum dan peraturan-peraturan yang secara positif mempengaruhi  akses  terhdap layanan terkait HIV, di dalam dan tentang diri mereka sendiri meliputi intervensi struktural juga dilaporkan. Ketidaksesuaian antara hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi ketersediaan dan penggunaan layanan terkait HIV mendapatkan perhatian lebih besar.

Kesimpulan: Pengakuan atas pelanggaran hak yang melekat dalam hukum yang menjadi kendala-kendala struktural untuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan peran positif  yang potensial bahwa kondisi hukum yang mendukung dapat memainkan usulan-usulan kebutuhan untuk perbaikan hukum guna memastikan kerangka peraturan yang kondusif pada layanan HIV dapat diberikan secara efektif dan dimanfaatkan oleh populasi yang membutuhkannya. Di luar hukum dan peraturan, upaya-upaya lebih jauh diperlukan untuk memastikan bagaimana menangkap informasi dalam lingkup kendala struktural.  Memisahkan dampak dari kendala yang berbeda, juga intervensi struktural dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, tetap merupakan masalah kompleks.  Memahami  dampak kebijakan dan intervensi hukum dapat mendukung pemerintah dan masyarakat sipil memastikan hak asasi populasi kunci dilindungi dalam penaggulangan HIV nasional.

Kata kunci : AIDS, HIV, hak asasi, populasi kunci, hukum, kebijakan, kendala struktural.